Jakarta – Jawaban para capres terkait penuntasan kasus HAM dinilai mengecewakan. Baik Mega, SBY maupun Jusuf Kalla dinilai seperti berkepribadian ganda.
“Ada satu kepribadian yang ganda atau ambiguitas. Di sisi lain ingin tegakkan HAM, di sisi lain tidak berani menegakkan. Perlindungan semacam apa yang menegaskan soal HAM ini,” ujar Koordinator Kontras Usman Hamid di diskusi ‘Good governance dan supremasi hukum’ di Hotel Cemara Jakarta, Jumat (19/6).
Usman melihat ketiga captes tidak ada yang serius dalam menangani masalah HAM yang selama ini terjadi.
Hal ini menimbulkan pesimistis bagi penegakan HAM di negeri ini.
Hal itu terlihat dari pernyataan dari ketiganya yang lebih memilih pendekatan rekonsiliasi atas nama persatuan. Khusus pernyataan SBY yang menyebut bahwa 5 tahun di masa pemerintahannya tidak terjadi pelanggaran HAM.
“Hal itu sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada seperti kasus lapindo,” ujar Usman.
Usman juga mengapresiasi KPU yang mengadopasi masyarakat sipil, di mana debat capres memasukkan wacana HAM. Sehingga ada peningkatan dari debat capres, dari semula normatif masuk ke pernyataan spesifik. Namun, dia menyayangkan tak satu pun capres memahami bahwa akuntabilitas itu penting.
“JK menyebut perlu kontrak politik dengan buruh migran, tapi yang lain tidak. Mega loncat dari yang strategis ke taktis. Maka, selama tidak tegas. Jaminan untuk pelanggaran HAM adalah mustahil,” tandasnya. [inilah.com,19/06/2009]
kutipan: mediaumat.com
Comments :
Posting Komentar
Terima kasih atas komentarnya